BLORA, Tujuh Ketua Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Blora ,berkumpul di rumah Ketua Partai Hanura Edi Harsono Jl.Kisoreng Kelurahan Karanjati Jumat siang,mereka merasa di curangi diduga adanya penggelembungan suara secara terstruktur di tingkat TPS. (Jumat, 19/4/2019)
Hal ini disampaikan ketujuh ketua partai saat conference pers di Pendopo rumah ketua Ketua Partai Hanura Blora, Edy Harsono.Ketujuh parpol yang meminta dilakukannya penghitungan suara ulang adalah, Partai Gerindra, Hanura, Demokrat, PKB, Golkar, Perindo, dan PPP.
Edy Harsono mengungkapkan, dugaan penggelembungan suara yang terstruktur tersebut berasal dari form C 1 yang ia terima dari saksinya saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS, salah satunya terjadi di TPS 5 Desa Pelem Kecamatan Blora kota.
Di TPS ini, jumlah suara Partai dan suara Caleg dari salah satu partai yaitu Nasdem, di form C1 yang semestinya berjumlah 20 suara, namun oleh petugas KPPS ditulis 40 suara.
Bukan hanya di TPS Desa Pelem pihaknya juga menemukan dugaan penggelembungan suara partai yang sama, di TPS 1 Desa Gempol Kecamatan Bogorejo. Di form C1, jumlah suara Partai dan suara Caleg yang semestinya 33 ditulis menjadi 83.
"Anehnya, kenapa kok terjadi di satu partai yang sama. Menurut kami ini merupakan pelanggaran Pemilu yang terstruktur dan masif, sehingga kami minta dilakukan penghitungan suara ulang", tegas Edy didampingi para ketua Parpol.
Menurut Edy, hasil temuan saksi partainya di lapangan, kondisi ini terjadi di dua Kecamatan, yakni kecamatan Blora kota dan Bogorejo. Ia menduga dugaan penggelembungan ini terjadi di hampir semua Kecamatan di Blora.
"Ini baru sampel saja. Kita lihat saja karena ini baru proses rekapitulasi. Dugaan kami Ini jelas terstruktur, dan bisa saja terjadi di semua TPS di semua Kecamatan. Makanya kami akan laporkan ini ke Bawaslu", jelasnya.
Sementara itu, ketua Partai Demokrat Kabupaten Blora, Bambang Susilo sangat menyayangkan adanya dugaan kecurangan ini. Ia meminta agar KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti temuan ini.
"Sangat disayangkan adanya manipulasi data di form C1 ini. Kami sangat berharap KPU dan Bawaslu menindaklanjuti hal ini. Karena ini jelas merugikan partai lain", ungkap Bambang yang juga ketua DPRD Blora ini.(HR)
Posting Komentar